Contoh Surat Perjanjian

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini Jum'at tanggal ____ bulan Maret tahun 2004 bertempat di

Bandung telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan

antara:

PT. RIANG

Nama Perusahaan

Jalan A Nomor 12Bandung 40xxx

Alamat Kantor

Dalam hal ini diwakili oleh BANU (Nomor KTP: ____), bertindak selaku

dan dalam jabatannya sebagai Direktur Teknik karena itu sah bertindak

untuk atas nama PT. Riang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA, dan

CV. GEMBIRA

Nama Perusahaan

Jalan B Nomor 13Bandung 40xxx

Alamat Kantor

Dalam hal ini diwakili oleh SANU (Nomor KTP ____), bertindak selaku

dan dalam jabatannya sebagai Direktur karena itu sah bertindak untuk

atas nama CV. GEMBIRA, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini menerangkan

terlebih dahulu bahwa :

1.PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan yang berhak penuh atas 1 (satu)

Mesin gerinda datar, merek Okamoto Model ACC-350 ST, nomor seri ....

dstnya …….. (data Mesin tersebut) satu dan lain hal berikut segala

perlengkapan Mesin tersebut yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Mesin")

2.PIHAK KEDUA adalah suatu badan usaha yang salah satunya usahanya

bergerak dalam bidang produksi komponen logam dan perMesinan.

3. PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini hendak melakukan kerjasama

dengan PIHAK KEDUA yang dalam perjanjian ini hendak melakukan

kerjasama dengan PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian).

Selanjutnya penyebutan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara

bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

Istilah-istilah yang ditetapkan di bawah ini mempunyai arti yang

ditetapkan bagi masing-masing istilah dalam definisi untuknya, di

manapun istilah tersebut muncul dalam Perjanjian baik istilah tersebut

dicetak dengan huruf besar ataupun tidak.

1. "Anggaran" berarti taksiran biaya dari semua butir yang dimasukkan

dalam Program Kerja sebagaimana ditentukan untuk selanjutnya.

2. "Tahun Takwim" berarti jangka waktu duabelas (12) bulan yang

dimulai pada tanggal 1 Januari yang berakhir pada tanggal 31 Desember

berikutnya menurut Takwim Gregorius.

3. "Tanggal Berlaku" berarti tanggal penandatanganan Perjanjian ini

oleh PARA PIHAK.

4. "Tanggal Permulaan" berarti tanggal sebagaimana didefinisikan dalam

Pasal ___

5. "Orang" berarti setiap orang, mitra, perusahaan, di manapun diatur

atau didirikan, dan semua badan hukum lainnya yang jelas dan

asosiasi-asosiasi baik digabungkan dalam suatu badan ataupun tidak.

6. "Rupiah" berarti Mata Uang yang merupakan tanda pembayaran yang sah

di Republik Indonesia.

7. "Program Kerja" berarti program Pengelolaan Mesin yang harus

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini.

8. "Standar" berarti spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan

termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua

pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan,

keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pasal 2 Ruang Lingkup

1. PARA PIHAK sepakat untuk untuk membentuk satu Perjanjian Kerjasama

untuk menjalankan usaha bersama.

2. PIHAK KEDUA akan menggunakan Mesin tersebut untuk produksi komponen

logam dan perMesinan.

3. Sifat dari Perjanjian ini adalah saling menguntungkan dan menunjang

bagi PARA PIHAK.

Pasal 3 Cara Kerja (Modus Operandi)

1. PIHAK KEDUA harus menyediakan tempat usaha sebagai sarana tempat

usaha industri logam dan perMesinan yang layak.

2. PIHAK KEDUA harus melakukan pengelolaan Mesin dan semua

kewajiban-kewajiban lainnya yang dikenakan pada PIHAK KEDUA dengan

Perjanjian ini dan mempunyai tanggung jawab penuh untuknya dan

menanggung semua resiko daripadanya. Pelaksanaan Pengelolaan Mesin

harus dilakukan secara trampil dan dengan metoda-metoda ilmiah yang

tepat guna.

3. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan operasionanya harus

menggunakan prosedur keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai

dengan peraturan yang berlaku baik terhadap pekerja maupun terhadap

Mesin tersebut.

4. PIHAK KEDUA hanya boleh menggunakan Mesin untuk menggerinda

permukaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan

(surface grinding carried out to specification as required),

menggerinda luar dan dalam dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang

dipersyaratkan (internal and external grinding carried out to

specification as required), menggerinda tanpa seuter dilakukan sesuai

spesifikasi yang dipersyaratkan (centreless grinding carried out to

specification as required).

5. PIHAK KEDUA harus memelihara Mesin tersebut dengan sebaik-baiknya

sehingga PIHAK KEDUA berkewajiban atas biayanya sendiri memelihara

dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang dipinjamnya tersebut,

berikut segala kelengkapannya dan memperbaiki segala kerusakan yang

diakibatkan kelalaian PIHAK KEDUA, yang menurut hukum atau kebiasaan

menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. Semua biaya untuk pemeliharaan,

penggantian dan pembetulan Mesin harus ditanggung dan dibayar oleh

PIHAK KEDUA.

6. PARA PIHAK akan membentuk satu Tim Penasihat yang akan membahas dan

meninjau Program Kerja dan Anggaran untuk pengelolaan Mesin dan

mengadakan hubungan yang berhasil guna antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA. Tim Penasihat ini akan terdiri dari empat anggota, dua orang

diangkat oleh PIHAK PERTAMA dan dua orang lagi diangkat oleh PIHAK

KEDUA; salah satu anggota yang diangkat secara demikian oleh PARA

PIHAK akan bertindak sebagai Ketua dari Tim.

7. PIHAK KEDUA akan dan harus bertanggung jawab atas Pengoperasian

Mesin dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja

yang berlaku,

8. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengadakan perubahan pada

Mesin kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

9. PIHAK KEDUA hanya boleh mengadakan perbaikan, penambhan dan

penggantian pada Mesin tersebut sesuai dengan penggunaannya, semuanya

atas beban dan biaya PIHAK KEDUA sendiri dan dengan ijin tertulis

PIHAK PERTAMA.

10. Semua perbaikan, penambahan dan penggantian yang telah diadakan

oleh PIHAK KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Mesin

tersebut, sehingga dengan demikian menjadi milik PIHAK PERTAMA setelah

Perjanjian ini berakhir, dan PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan

tuntutan ataupun meminta ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA.

11. PARA PIHAK sepakat bahwa Mesin akan diasuransikan dari bahaya

kebakaran, bencana alam, pencurian dan lain-lain pada maskapai

asuransi yang akan ditunjuk oleh PARA PIHAK, sedangkan premi asuransi

tersebut menjadi beban dan wajib ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 Program Kerja, Pengeluaran dan Laporan

1. Pada atau sebelum tanggal 15 November dalam setiap Tahun Takwim

atau pada waktu-waktu lainnya sebagaimana mungkin disetujui

bersama-sama secara lain oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA akan

membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk dibahas dan

ditinjau sebuah Program Kerja Tahunan dan Anggaran yang menetapkan

Pengelolaan Mesin yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan

selama Tahun Takwim berikutnya.

2. Jika PIHAK PERTAMA bermaksud mengusulkan perbaikan kepada

sifat-sifat khusus tertentu dari Program Kerja tersebut dan/atau

Anggaran tersebut, dalam waktu 30 hari setelah diterimanya revisi

tersebut, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dengan

merinci secara wajar alasan untuknya. Segera sesudahnya, PARA PIHAK

akan bertemu dan berusaha untuk sepakat sehubungan dengan

revisi-revisi yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal apapun, setiap bagian dari Program Kerja dan/atau

Anggaran untuk mana PIHAK PERTAMA belum mengusulkan suatu revisi,

sejauh mungkin dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian

ini. Jika PIHAK PERTAMA gagal memberitahukan PIHAK KEDUA, maka Program

Kerja dan Anggaran akan dipandang diterima. Jika PARA PIHAK gagal

untuk sepakat atas Program dan Anggaran yang direvisi dalam waktu 30

hari setelah diterimanya revisi yang diusulkan PIHAK PERTAMA, PIHAK

KEDUA dapat melanjutkan Pengelolaan Mesin berdasarkan Anggaran yang

telah disetujui sebelumnya hingga Program Kerja dan Anggaran yang

direvisi disetujui bersama. Persetujuan PIHAK PERTAMA atas Program

Kerja dan Anggaran yang direvisi tersebut tidak boleh ditahan secara

tidak wajar.

4. PARA PIHAK memahami dan sepakat bahwa rincian dari Program Kerja

dapat memerlukan perubahan-perubahan mengingat keadaan yang berubah

dan tiada suatupun yang dicantumkan di dalamnya akan membatasi hak

PIHAK KEDUA untuk membuat perubahan-perubahan tersebut, asalkan jika

perubahan-perubahan tersebut tidak mengubah tujuan umum dari Program

Kerja atau substansial sifatnya, PIHAK KEDUA harus berkonsultasi

dengan dan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada PIHAK

PERTAMA bagi pembahasan dan peninjauan sebelum melaksanakan hal itu.

5. PARA PIHAK memahami dan sepakat selanjutnya bahwa dalam hal keadaan

darurat atau keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan segera, pihak

manapun dapat mengambil tindakan yang wajar yang dipandangnya tepat

atau patut dianjurkan dan setiap biaya yang dikenakan secara demikian

harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dipandang sebagai biaya

pengoperasian. Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, keadaan

darurat atau keadaan luar biasa berarti situasi atau kejadian, baik

yang telah ada atau masih akan terjadi, yang diakibatkan oleh tindakan

Manusia atau Alam, yang, jika tidak diambil tindakan penanggulangan

yang cepat, dapat mengakibatkan kematian, luka atau cedera jasmani,

atau kerugian atau kerusakan aktiva modal yang berkaitan dengan

Pengelolaan Mesin.

6. PARA PIHAK sepakat menggunakan sistem administrasi dan sistem

akuntansi pusat laba (profit center) dengan mengacu pada Kerangka

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Penyataan Standar Akuntansi

Keuangan, dan praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum.

7. Biaya-biaya yang timbul dari Pengelolaan Mesin tersebut haruslah

adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas

akuntansi yang umum. PIHAK PERTAMA dapat mengharuskan PIHAK KEDUA

untuk memberikan bukti yang membenarkan semua biaya-biaya tersebut.

8. PARA PIHAK sepakat bahwa semua keuntungan yang didapat dan seluruh

kerugian yang ditimbulkan dari Perjanjian ini akan dibagi dua dengan

komposisi 40% bagi PIHAK PERTAMA dan 60% bagi PIHAK KEDUA.

9. PIHAK KEDUA harus menyampaikan secara tertulis laporan harian

pengelolaan Mesin kepada PIHAK PERTAMA setiap hari Senin pada minggu

genap bulan berjalan. Apabila hari Senin jatuh pada hari libur, maka

laporan harian dikirimkan pada hari kerja berikutnya.

10. PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan keuangan secara tertulis

berupa laporan posisi keuangan bulanan (neraca) dan laporan laba rugi

bulanan Pengelolaan Mesin kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kalender sesudah bulan berjalan.

11. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan pengelolaan Mesin

dan berhak atas semua data dan setiap data asli lainnya yang berasal

dari pengelolaan Mesin sebagaimana mungkin dikumpulkan PIHAK KEDUA

selama jangka waktu Perjanjian ini, asalkan bahwa PIHAK KEDUA dapat

mempertahankan salinan-salinan dari dan secara bebas menggunakan data

tersebut.

Pasal 5 Alamat Koresponden

1. Semua pemberitahuan dan laporan yang diberikan yang berkaitan

dengan Perjanjian Kerjasama ini harus diberikan secara tertulis dan

bisa dikirimkan lewat e-mail, surat tercatat, kabel, telex, telefax

atau bentuk telegraf lainnya, dan dikirimkan ke alamat masing-masing

pihak terkait:

Ø  PIHAK PERTAMA

Ø  PIHAK KEDUA

Pasal 6 Pergantian Alamat

1. Salah satu pihak boleh mengganti alamatnya dengan pemberitahuan

terlebih dahulu dan memberitahukan alamat yang baru kepada pihak yang

lain secara tertulis.

2. Surat pemberitahuan alamat baru yang diberikan sesuai dengan

ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak surat pemberitahuan alamat baru

tersebut diterima oleh pihak yang dikirimi dengan ketentuan bahwa

surat pemberitahuan alamat baru yang dikirimkan dengan surat tercatat

tersebut dianggap telah diterima 10 (sepuluh) hari sejak surat

tersebut dikirimkan oleh pihak pos tempat pihak yang mengirimkan

pemberitahuan tersebut berdomisili.

Pasal 7 Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun dan sampai nilai tersisa Mesin habis terhitung sejak tanggal

ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai

dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Apabila dipandang perlu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang

atas persetujuan PARA PIHAK dengan melakukan konsultasi, atas

rancangan perpanjangan dan dibicarakan selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah sebelum jangka waktunya

berakhir dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Perjanjian Kerjasama

ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak

lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan

diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini atau terjadi perubahan mendesak

pada masing-masing pihak.

4. PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik kembali seluruh aset-aset yang

diserahkannya kepada PIHAK KEDUA dalam hal telah berakhirnya

Perjanjian ini.

Pasal 8 Perubahan

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA

PIHAK. Perubahan dan atau penambahan terhadap hal-hal yang belum

diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk

addendum dan atau amandemen sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 Ingkar Janji

1. Jika PIHAK KEDUA didapati ingkar janji dalam pelaksanaan suatu

ketentuan manapun yang merupakan pelanggaran besar, maka PIHAK

PERTAMA, sebagai penanggulangannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama

ini, harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA

mengenai hal itu (pemberitahuan mana harus menyatakan bahwa siapa

adalah berdasarkan Pasal ini) untuk memperbaiki ingkar janji tersebut.

Waktu yang sesungguhnya yang digunakan untuk memperbaiki ingkar janji

tersebut harus ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis tersebut dalam

setiap kasus tersendiri sebagaimana mungkin wajar berdasarkan

keadaannya dengan mempertimbangkan sifat ingkar janji, namun dalam hal

apapun waktu yang ditetapkan tersebut tidak akan kurang dari tiga

puluh (30) hari.

2. Jika PIHAK KEDUA memperbaiki ingkar janji tersebut dalam jangka

waktu demikian, maka Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berdaya laku

penuh tanpa mengurangi hak manapun di masa depan dari PIHAK PERTAMA

sehubungan dengan suatu ingkar janji apapun di masa depan.

3. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki ingkar janji tersebut dalam

waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan, maka PIHAK PERTAMA berhak

untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini dalam masa 90 (sembilan

puluh) hari sesudahnya; namun demikian asalkan bahwa hak untuk

memutuskan tersebut tidak akan diterapkan jika, dalam waktu yang

ditetapkan, PIHAK KEDUA telah berusaha dengan itikad baik untuk

memperbaiki ingkar janji tersebut.

4. Jika PIHAK KEDUA ingkar janji dalam melakukan suatu pembayaran uang

kepada PIHAK PERTAMA yang diharuskan dilakukan oleh PIHAK KEDUA

berdasarkan Pasal 3, masa dalam jangka waktu mana PIHAK KEDUA harus

memperbaiki ingkar janji tersebut adalah tiga puluh (30) hari setelah

diterimanya pemberitahuan tersebut.

5. Untuk semua tujuan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA tidak

boleh dipandang ingkar janji dalam pelaksanaan suatu ketentuan manapun

dari Perjanjian Kerjasama ini mengenai ketentuan mana terdapat

perselisihan antara PARA PIHAK hingga waktu dimana semua perselisihan

mengenai ketentuan tersebut, termasuk suatu perselisihan bahwa PIHAK

KEDUA ingkar janji dalam pelaksanaan ketentuan, telah diselesaikan

sebagaimana diatur dalam Pasal sepuluh (10).

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

1. Di dalam hal timbul perselisihan, maka PARA PIHAK setuju untuk

menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju semua

sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan

dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI

(Badan Arbitrase Nasional Indonesia) oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.

Pasal 11 Lain-lain

1. Seluruh informasi dan data keuangan sehubungan dengan Perjanjian

Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya, dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian

data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan

tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA dilarang memindahkan hak-haknya atas Mesin kepada pihak

lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK di

atas materai yang cukup di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana

disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat rangkap empat (4)

yang terdiri dari dua (2) rangkap yang bermeterai cukup merupakan

dokumen asli yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama, satu rangkap untuk Pihak Pertama dan lainnya untuk

pihak kedua, serta dua (2) rangkap lagi yang tanpa meterai adalah

merupakan tindasan untuk pihak-pihak yang memerlukannya..

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PT. RIANG CV. GEMBIRA

Banu Sanu

Direktur Teknik Direktur

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

................................

DAN

....................................

TENTANG

……………………………………

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak dan atas nama (SEBUTKAN NAMA LEMBAGA) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak dan atas nama (SEBUTKAN NAMA LEMBAGA) dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

BAGIAN PERTAMA

Pasal 1

Lingkup Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat mensinergikan sumberdaya yang dimilikinya untuk (sebutkan kerjasama apa). PIHAK PERTAMA sebagai ................, PIHAK KEDUA sebagai ....................

BAGIAN KEDUA

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 2

Deskripsi Program/kerjasama

1 Program ...................... merupakan ....................

2 PIHAK KEDUA membuat .................... PIHAK PERTAMA untuk ...................

Pasal 3

Prosedur

1 ..........................

2 ...............................

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA

1. ......................

2. ......................

PIHAK KEDUA :

1......................

Pasal 5

Aturan Tambahan

1. Selain aturan dalam perjanjian yang sudah tersebut di atas, dapat dilakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu demi kemaslahatan bersama.

2. Perubahan dalam penyelenggraan program dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian MoU ini dibuat. Semoga dapat menjadi pijakan dalam pelaksanaan ........................ yang baik sebagai wujud kepedulian kepada kaum dhuafa untuk mendapatkan ……………………………

Ditanda tangani ................

pada Tanggal …………………

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(………………………….) (………………………..)

Jabatan Jabatan

Contoh SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PELENGKAP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dalam hal ini bertindak sebagai Pemilik Sarana Apotek di Apotek Dunia Sehat yang beralamat di Perum Poris Indah Blok A No.24, Tangerang.

Ø  Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

Dalam hal ini bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek Dunia Sehat.

Ø  Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang perapotekan. Perjanjian yang dimaksud disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian ini, sebagai dasar untuk melakukan kerjasama.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.

Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan operasional apotek.

PASAL 2

KEGIATAN OPERASIONAL APOTEK

Pihak kedua selaku Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab atas operasi apotek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang perapotekan di Indonesia.

Kehadiran Apoteker Pengelola Apotek di apotek minimal sebulan sekali.

Pihak kedua melimpahkan sebagian tugas manjemen operasional kepada pihak pertama tanpa mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Apoteker Pengelola Apotek.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kewajiban pihak kedua selaku Apoteker Pengelola Apotek adalah fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Apotek dan peraturan perundangan lain yang terkait.

Berada di Apotek sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.

Sebagai imbalan atas kewajibannya, pihak kedua berhak untuk mendapatkan :

a. Gaji perbulan sebesar Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat akhir bulan berjalan.

b. Tunjangan hari raya sebesar satu kali gaji.

c. Pasal 3 ayat 3 poin a dan b mulai berlaku pada saat apotek sudah berjalan (operasional).

hak-hak pihak kedua besaran rupiahnya akan ditinjau kembali, berdasarkan perkembangan apotek dengan kesepakatan bersama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Kewajiban pihak pertama adalah memenuhi hak-hak pihak kedua.

Hak pihak pertama adalah hal-hal yang menjadi kewajiban pihak kedua.

PASAL 5

LAIN-LAIN

Dalam hal pihak kedua berhalangan dalam melakukan kewajibannya sebagai Apoteker Pengelola Apotek, maka wajib mengadakan Apoteker baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Perjanjian ini berlaku sejak surat izin apotek diterima oleh apoteker dan berlaku sampai salah satu pihak merasa perlu meninjau kembali kesepakatan bersama ini.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CONTOH SURAT PENAWARAN KERJASAMA

Posted on 4 January, 2008 by Erik Change

SURAT PENAWARAN

Kepada Yth : Sdr irvan. Bandung,1 5 Agustus 2007

BEM KEMA FMIPA

Fak. MIPA Unpad

Lampiran : 1 buah Proposal, 1 lembar gambar sampel, 1 kaos/bahan sampel

Dengan hormat

Bersama surat ini kami mengajukan penawaran kerjasama dalam pembuatan produk garment untuk keperluan OSPEK Fakultas MIPA Unpad.

Sebagai informasi, perusahaan kami telah berdiri sejak tahun 1998 dan telah memproduksi garment stuff untuk promosi atau keperluan instansi, sekolah, perusahaan swasta hingga produk-produk untuk brand dan department store terkemuka.

Untuk itu kami mengajukan penawaran produk garment sebagai berikut :

Tshirt: Tshirt print full colour berbahan Cotton 100% dengan harga Rp. 25.000,-/pcs. ( minimum order 200pcs)

Spesifikasi design:

Tshirt All Size

Bahan Cotton 100%

Print standard dpn-blkg

Berikut kami sertakan juga contoh tshirt printing dan bahan yang kami tawarkan.

Demikian surat penawaran ini kami ajukan, dan atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Asisten Marketing

Manager

Feri pribadi